Environmental Movement di Republik Ceko

Environmental Movement di Republik Ceko

 Nama Amin Nashrullah Prodi Hubungan Internasional 3A dalam Mata Kuliah Hukum Internasional

·         Sejarah Singkat Lahirnya Republik Ceko

            Pada akhir dekade 1980-an konstelasi politik dunia diwarnai dengan hancurnya Uni Soviet yang dengan segera melahirkan kekacauan di negara-negara komunis yang berorientasi ke Moskow. Meletusnya Velvet Revolution (Revolusi Beludru) menandai surutnya masa kekuasaan komunis di Cekoslovakia yang telah berlangsung sejak pasca Perang Dunia II.  Penegakkan demokrasi di negara itu pun dimulai dengan  dipilihnya tokoh Civic Forum non komunis (Fawn 2005, 26), Vaclav Hafel menjadi Presiden baru negara tersebut pada Desember 1989. Disusul kemudian penyelenggaraan Pemilu pertama sejak 1946 guna memilih anggota parlemen pada Juni 1990 yang ditandai dengan kemenangan Civic Forum di Ceko dan Public Against Violence (Fawn 2005, 26) di Slovakia.  Pada Juni 1990 untuk kedua kalinya, Vaclav Hafel terpilih menjadi Presiden Cekoslovakia. Namun, kali ini secara konstitusional karena dipilih oleh anggota parlemen. Pelan tapi pasti pengaruh komunisme di Cekoslovakia selama lebih dari 40 tahun pun berakhir.

Di bawah Vaclav Havel sebagai presiden dan Vaclav Klaus sebagai Perdana Menteri, sentralisasi yang semula menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Cekoslovakia selama puluhan tahun diganti dengan privatisasi di hampir semua bidang. Namun, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dimana masyarakat Ceko bertindak sebagai mayoritas mengakibatkan kesenjangan bagi masyarakat Slovakia yang minoritas. Sebagai masing-masing etnis yang berbeda latar belakang namun bersatu membentuk Repulik Cekoslovakia sejak tahun 1918, tarik menarik kepentingan antar elit politik yang telah terjadi sejak sekian lama tidak dapat dihindari. Ditambah lagi ialah saat program swastanisasi dianggap merugikan masyarakat Slovakia. Puncak pertentangan ini terjadi pada Pemilu parlemen 1992 dimana partai Civic Democratic Party pimpinan Vaclas Klaus yang juga Perdana Menteri memenangkan mayoritas suara pemilih di Ceko. Sedangkan Movement for a Democratic Slovakia (Fawn 2005, 29)  pimpinan Vladimír Mečiar mendapatkan mayoritas dukungan di Slovakia. 

Usulan Presiden Vaclav Havel yang ingin mengganti nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia menjadi Republik Cekoslovakia seperti tahun 1918 ditentang keras pihak Slovakia. Setelah melalui beberapa negosiasi yang gagal mencapai kesepakatan, terhitung mulai 1 Januari 1993 negara Slovakia berdiri sendiri meskipun hasil poling mengindikasikan mayoritas warga negara tidak setuju adanya pemisahan kedua negara. Sejak saat itu Cekoslovakia pecah menjadi 2 negara berdaulat yang berdiri sendiri, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Ibukota Republik Ceko tetap berada di Praha sedangkan Bratislava menjadi ibukota Slovakia. Dalam struktur pemerintahan, jabatan Presiden Ceko tetap dipegang oleh Vaclav Havel sedangkan Michael Kovac menjadi presiden pertama Slovakia dan menjabat sejak Februari 1993 (Dam 2002, 23).

·         Environmental Movement dan Civil Society

Selama Cekoslovakia berdiri dan berada di bawah kendali rezim komunis, gerakan lingkungan/environmental movement (termasuk di dalamnya anggota masyarakat) lebih bersifat sosial. Artinya, gerakan-gerakan lingkungan dilakukan secara kolektif dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk menyelamatkan atau melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Misalnya, penanaman pohon atau tanaman yang hampir punah. Sedangkan, era pecahnya Cekoslovakia ditandai dengan gerakan lingkungan dalam bentuk protes massa yang pertama kali terjadi pada tahun 1989. Carmin dan Hicks (2002, 305) bahkan menegaskan bahwa momen ini merupakan penanda telah terjadi pergeseran orientasi dalam gerakan lingkungan di Republik Ceko, dari yang semula bersifat sosial menjadi politik.

Hasil penelitian Pavlínek dan Pickles (2000, 160) juga menunjukan bahwa environmental movement memainkan peran sentral dalam dunia politik negara - negara Eropa Tengah dan Timur pada umumnya, terutama pada akhir dekade 1980-an. Aksi-aksi dalam bentuk protes muncul akibat semakin memburuknya lingkungan hidup di wilayah tersebut. Hal ini diperparah dengan ketidak berpihakan pemerintah pada upaya-upaya pelestarian lingkungan, salah satunya tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih bersifat economic oriented atau oriantasi ekonomi. 

Gerakan lingkungan (environmental movement) sendiri sebagaimana dikutip dari Doherty (Rootes 1999, 2 dalam Fagan 2004, 21) merupakan jaringan sangat luas antarmanusia dan organisasi-organisasi yang terkait dalam aksi kolektif dengan tujuan untuk memanfaatkan (melestarikan) lingkungan. “Environmental movement refers to ‘broad networks of people and organizations engaged in collective action in the pursuit of environmental benefit”. Civil society dipahami sebagai sebuah organisasi yang bersifat independen, yang terkait dengan aktivitas publik, dilakukan secara sukarela untuk mengejar kepentingan individu-individu, kelompok atau nasional dalam konteks hubungan antara masyarakat dan negara. Sementara Vàclav Havel, presiden pertama Ceko pasca Revolusi Beludru dalam pidatonya di  depan parlemen pada tanggal 9 Desember 1997 seperti yang dikutip Potůček (2000, 112) mengatakan bahwa “civil society means a society characterized by a systematic opening of a room for a most diverse self-structuring, and for the broadest possible participation in public life”. Sebagai penentang ideologi komunis dan pendukung civil society, Havel memaknainya sebagai sebuah masyarakat yang dicirikan oleh keberagaman yang sistematis dan partisipasi publik yang luas.

            Mengacu pada beberapa definisi di atas, tulisan ini melihat gerakan lingkungan sebagai salah satu bentuk partisipasi NGO (dan masyarakat) sebagai elemen yang berdiri sendiri, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara kolektif dan sukarela untuk mencapai tujuan tertentu. Gerakan lingkungan menjadi bagian dalam gerakan civil society dalam konteks hubungan antara masyarakat dan negara, dimana posisi NGO adalah sebagai agen perubahan. Hal ini terlihat dari tuntutan NGO yang ditujukan kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di negaranya, antara lain dengan segera memasukan agenda lingkungan ke dalam kebijakan.    

·         Fakta Mengenai Lingkungan di Republik Ceko

Lingkungan bukanlah isu baru dalam diskusi publik di Republik Ceko. Setidaknya dalam kurun waktu satu dekade terakhir, isu lingkungan mengalami perkembangan yang cukup bergejolak (Fagin dan Jehlička 1998, 113 dalam Baker dan Jehlička 1998). Aspek yang banyak disorot terkait dengan kondisi lingkungan di antaranya adalah kualitas udara, air dan tanah yang menurun sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar oleh industri, kendaraan bermotor maupun rumah tangga. Sementara, pemerintah yang berkuasa pada saat itu dinilai sangat kurang tanggap dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi.      

Hasil penelitian Green Circle (2006, 4) menunjukan bahwa Republik Ceko merupakan salah satu negara penyumbang polusi tebesar di Eropa. Tiga sumber yang merupakan kontributor terbesar adalah pembakaran batu bara, industri berat dan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Sementara kebijakan pemerintah tidak menempatkan bahaya emisi karbondioksida yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut sebagai prioritas. Hal ini terbukti dengan pemberian subsidi pemerintah yang cukup besar terhadap pertambangan batu bara (Green Circle 2006, 4) di Mikulčice dekat kota Hodonín. Pada Oktober 2004 pemerintah Republik Ceko memberikan subsidi sebesar 155,5 juta crowns (€ 5,5 juta) dari kas negara untuk pembangunan lanjutan pertambangan tersebut. Dari pertambangan itu akan dihasilkan setengah juta ton batu bara untuk pembangkit tenaga listrik yang ada di Hodonín.

Tidak mengherankan apabila batu bara menjadi kontributor terbesar polusi di Republik Ceko. Data International Energy Agency (2007) (dalam Cunningham, 2009) menunjukan bahwa sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan, terutama oleh industri-industri besar adalah batu bara (46%), diikuti oleh minyak (21%) dan nuklir (15%). Sementara hasil penelitian Auer (2005, 38-39) menunjukan bahwa industri juga merupakan penyumbang emisi SO2 terbesar. Akibatnya, Republik Ceko menjadi negara dengan tingkat emisi SO2 terbesar di Eropa pada tahun 1999. Hasil penelitian lain (OECD 1999, 49-50 dalam Auer 2005, 39) menunjukan bahwa di akhir tahun 1990-an, Republik Ceko kembali menjadi negara penyumbang polusi sebagai output ekonomi tiap unitnya. Emisi SO2 per unit GDP Republik Ceko melampaui rata-rata negara-negara anggota OECD hingga mendekati empat kali lipatnya dan emisi CO2 per unit GDP yang dihasilkan dua kali lipat rata-rata negara-negara anggota OECD. 

Fagan (2004) juga mencatat bahwa selama kurun waktu 1990-1996, kandungan emisi dalam udara di Republik Ceko termasuk sangat tinggi dibandingkan negara - negara lain di Eropa meskipun trend-nya menunjukan penurunan emisi SO2 mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu sekitar 50%. Partikel padat bahkan menunjukan tren yang lebih baik dibandingkan penurunan emisi SO2, dengan tingkat penurunan melebihi 70%. Namun sayangnya, dua emisi yang lain (Nox dan CO) tidak mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, penurunan tingkat emisi dalam udara selama periode ini mengurangi tingkat polusi di negara tersebut. 

            Selain polusi udara akibat batu bara, industri berat dan kendaraan bermotor, Republik Ceko juga mengalami polusi air, bahkan hingga ke pedesaan. Hasil penelitian Turnock (2001, 486-487) memperlihatkan bahwa sungai Jizera (salah satu penyalur air bersih di Praha) terpolusi limbah domestik, industri dan rembesan lahan pertanian. Struktur tanah juga mengalami degradasi akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang kurang hati-hati dan cenderung berlebihan. Ditambah lagi dengan nitrification yang dilakukan tanpa pengawasan sehingga memperburuk polusi air. Turnock juga menambahkan bahwa lahan seluas 3.6004.000 km mengalami kerusakan yang cukup parah, termasuk akibat erosi. Dengan demikian hingga akhir periode 1980-an, kondisi lingkungan di Republik Ceko dikategorikan rusak, tidak hanya akibat industrialisasi tetapi juga pembuangan limbah rumah tangga dan ekstensifikasi pertanian. 

Beberapa hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa tahun 1980-an menjadi era yang tidak menguntungkan bagi Republik Ceko. Citra sebagai salah satu negara dengan kondisi lingkungan paling parah di Eropa begitu melekat. Hal ini menurut Field (1994, 389-390) sangat terkait erat dengan sistem politik yang dijalankan pada masa masih berdirinya negara Cekoslovakia, yang selama lebih dari empat dasawarsa berada di bawah kendali sistem sosialisme (Sommer 1994, xiii). Sistem yang menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tunggal ini pada mulanya dianggap ideal dan mampu memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. Namun, ternyata sistem ini telah gagal. Dampak negatif dari sistem negara yang sentralistik tersebut mulai dirasakan negara-negara bekas Uni Sovyet dan Eropa Timur dan salah satu masalah serius yang mereka hadapi adalah kerusakan lingkungan di berbagai kawasan. 

Kegagalan sosialisme bukan hanya pada perencanaan ekonomi dan administrasi negara tetapi juga pada pengelolaan lingkungan yang kurang bijak. Perencanaan ekonomi yang terpusat mengakibatkan seluruh kekuatan ekonomi dan politik dikendalikan oleh satu institusi dan kekuasaan. Akibatnya, keputusan dalam pengelolaan bagaimana dan kemana sumberdaya dimanfaatkan, dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang otoriter saat itu semata-mata mengutamakan aspek ekonomi demi kelangsungan politik sehingga mengabaikan aspek lingkungan. Akumulasi selama bertahun-tahun mengakibatkan kualitas lingkungan –terutama udara dan air - memburuk dalam dua puluh tahun terakhir (Field 1994, 390). 

·         Kesimpulan

Setelah rezim komunis tumbang pada 1989, salah satu target utama dalam kebijakan luar negeri Republik Ceko adalah menjadi anggota Uni Eropa. Pada 1 Mei 2004, Republik Ceko resmi menjadi anggota Uni Eropa. Perubahan yang terjadi secara revolusioner di Cekoslovakia tidak hanya berdampak pada lahirnya dua negara baru (Republik Ceko dan Slovakia) tetapi juga pada sistem politik, ekonomi dan sosial. Perubahan ini pula yang mempengaruhi bentuk aktivitas yang dilakukan oleh para penggerak organisasi lingkungan di Republik Ceko. Sistem politik yang bersifat sentralisasi sebelumnya telah membatasi bahkan menutup kemungkinan bagi NGO-NGO lingkungan untuk berjuang secara politis. Namun kenyataannya, sistem pemerintahan demokrasi yang diharapkan lebih memungkinkan „gerak NGO menjadi lebih fleksibel‟ pun belum sepenuhnya terjadi. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah yang masih setengah hati bahkan sempat mengeluarkan pernyataan NGO lingkungan sebagai organisasi terlarang dan membahayakan.