Tuesday, August 21, 2018

Makalah tentng Politik Masa Soekarno


·         PENDAHULUAN
            Soekarno atau lebih akrab di panggil Bung Karno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai sosok “penyambung lidah rakyat “.Bung Karno yang dilahirkan pada tanggal 6 juni 1901 di surabaya ini ,juga merupakan sosok pejuang yang tangguh dan tak kenal menyerah.Selain telah berhasil mengantarkan Rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan ,kiprah Bung Karno begitu cemerlang di dunia  internasional.Ia di akui sebagai salah satu tokoh yang kokoh memperjuangkan hak-hak masyarakat dunia khususnya di Asia-Afrika.
            Tidak lama setelah pengunduran dirinya dari kursi presiden ,kesehatan Bung Karno di kabarkan semakin menurun.Pada tanggal 21 juni 1970 ,akhirnya Bung Karno meninggal di rumah sakit Gatot Subroto Jakarta dan jasadnya di makamkan di Blitar ,Jawa timur.Sesuai dengan permintaan Bung Karno di masa hidupnya,pada salah satu nisan di makamnya di tuliskan kata kata ‘Disini beristirahat  Bung Karno,Penyambung Lidah Rakyat. (A.Faidi, 2014)
            Bung Karno adalah keturunan bangsawan.Ayahnya ,Raden Soekemi Sosrodiharjo Yang merupakan seorang guru di masa pemerintahan kolonial belanda.Sedangkan ibunya,Ida Ayu Nyoman Rai ,Adalah keturunan bangsawan Bali.Saat masih kecil,Bung Karno hanya tinggal bersama keluarganya dalam waktu yang cukup singkat.Ia mulai terpisah dengan keluarganya ketika menjalani jenjang pendidikan SD.Sejak saat itu,Bung Karno dittipkan oleh orangtuanya di rumah HOS Cokro Aminoto dan tinggal bersamanya ,hingga menamatkan pendidikannya.
            Setelah itu,Bung Karno melanjutkan pendidikannya di HBS [ Hoogere Burger School ].Lalu Bung Karno pindah ke Bandung dan melanjutkan pendidikannya di THS [Tachnische Hooge School]..Dari sinilah ia mendapatkan gelar insinyur,tepatnya pada tanggal 25 MEI 1926.
Kiprah Politik Soekarno
            Bung Karno mulai aktif dan akrab dengan dunia politik semenjak dia menempuh pendidikannya di Surabaya.Bung Karno merupakan murid kesayangan Tjokroaminoto,karena itu Bung Karno sering menghadiri rapat .Dan sejak saat itu pula dia mulai kagum dengan Tjokro,terutama cara berpidatonya yang tegas.Kiprah Bung Karno yang paling penting sebenarnya di mulai semenjak ia mendirikan Partai Nasional Indonesia [PNI] pada tanggal 4 juli 1927.Pembentukan PNI dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.Hal itu membuat pemerintahan Belanda terasa terancam,dan akhirnya menjebloskannya ke penjara Sukamiskin di Sukabumi pada tanggal 29 Desember 1929.
            Namun satu tahun kemudian pada bulan juli  PNI di bubarkan oleh Belanda,karena sebagai usaha untuk meredam semangat Bung Karno.Namun tidak lama setelah dia di bebaskan dari penjara,dia langsung bergabung dengan Partai Indonesia [PARTINDO],bahkan ia diangkat sebagai pemimpin partai tersebut.Belandapun tak tinggal diam,mereka mengerahkan anggotanya untuk menangkap Bung Karno,tepatnya pada tahun 1933.Saat itu Belanda masih merasa khawatir akan pengaruh Bung Karno pada para pendukungnya.Oleh karena itu,letak penjara mengambil tempat yang sulit di kunjungi oleh para pengikutnya.Mereka memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno ke daerah Ende,Flores selama 5 tahun 1933-1938. (D.Legge, 2001)
            Setelah lima tahun di penjarakan di Flores ,Soekarno akhirnya di pindahkan ke bengkulu .Pada tanggal 12 Februari  1942,Jepang melakukan penyerbuan terhadap Sumatra dan Bung Karno di bebaskan.Tidak lama setelah itu akhirnya Jepang menguasai kepulauan nusantara.Selama kependudukan Jepang,Bung Karno bersama dengan Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara memimpin Pusat Tenaga Kerja [PUTERA] dengan memobilisasi kekuatan rakyat .Pada tahun 1943,Jepang mendirikan PETA [Pasukan Pembela Tanah Air] dan Bung Karno berperan sebagai figur yang memobilisasi pemuda –pemuda Indonesia untuk masuk dalam pasukan tersebut..Pada saat jepang menyerah terhadap sekutu,Bung Karno dan Bung Hatta segera mengambil alih kekuasaan.Dan akhirnya pada tanggal 17 agustus 1945,Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (A.Faidi, 2014)
·         PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO
            Pada tahun 1926,Bung Karno merumuskan beberapa ideologi besar yang menjadi prinsip utamanya dalam membagun Negara Indonesia,yaitu Nasionalisme,Islamisme,dan Komunisme. Dalam tulisannya yang di muat di CPI [Comite Persatuan Indonesia] dengan judul ‘Nasionalisme,Islamisme,dan Marxisme ‘BungKarno menjelaskan panjang lebar mengenai ketiga ideologi tersebut (A.Faidi, 2014).Melalui tulisan tersebut,Bung Karno bermaksud mengajak masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan memahami ketiga paham itu sebagai satu kesatuan.Pada Intinya Bung Karno ingin mengajak masyarakat untuk bersatu dalam melawan Imperialisme dan pemerintahan Belanda.
            Ketika itu masyarakat Indonesia sedang dilanda perpecahan yang sebagian besar diakibatkan oleh perbedaan ideologi. Golongan nasionalis senantiasa memperjuangkan paham nasionalismenya,kelompok Islam dengan Islamismenya,dan kelompok komunis dengan Marxismenya.Kondisi ini yang memicu Bung Karno untuk menyatukan ideologi tersebut kedalam satu wadah yang kemudian di sebut Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis,Agama,dan Komunis. Dengan penyatuan ketiga elemen tersebut Bung Karno bermaksud mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dalam menghadapi kolonialisme di tanah Indonesia.Bagi Bung Karno,kolonialisme merupakan musuh bersama yang harus di perangi secara bersama-sama pula. (Effendi, 2014)
·         PEMERINTAHAN PADA MASA SOEKARNO

Masa Pergerakan Nasional
Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeene Studi Club di Bandung. Organisasi ini menjadi menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikannya pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: “Indonesia Menggugat”. Ia dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno ditangkap kembali pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Ende, Flores. Disini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun, semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke propinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942.

Masa Penjajahan Jepang 
Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia karena tujuan utamanya adalah “mengamankan” keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimzu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.
Namun, akhirnya pemerintah pendudukan jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi dan lembaga yang dibentuk Jepang untuk menarik hati penduduk Indonesia agar mau membantu Jepang memerangi tentara sekutu. Maka, disebutkan bahwa dalam berbagai organisasi bentukan jepang seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI, dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansyur dan lain-lain, terlihat begitu aktif bekerjasama dengan Jepang. Kedekatan para pejuang kemerdekaan dengan Jepang itu telah menyebabkan mereka dituduh sebagai “antek-antek” Jepang. Tuduhan itu terutama datang dari pihak Belanda, yang menginginkan tetap bercokol di Indonesia dengan membonceng negara sekutu.
Para tokoh perjuangan nasional pada waktu itu memang tidak bekerja sendiri. Mereka mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski adapula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meskipun sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang namun kita percaya dan yakin serta mangandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah dengan merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan.
Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan, Kaisar memberikan bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah pendudukan Jepang amat terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang sendiri.
Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marseki Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam, dan kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk segera menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta di Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikanah, Singgih dan Chairul Saleh. Para pemuda itu menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada saat terjadi kekosongan (vakum) kekuasaan di Indonesia akibat penyerahan tentara Jepang kepada sekutu. Namun, Soekarno dan Hatta serta para tokoh nasional lain menolak dengan alasan belum ada kejelasan mengenai penyerahan Jepang itu. Alasan lain yang berkembang adalah bahwa Soekarno menunggu saat yang tepat untuk memilih hari kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno menetapkan pilihannya jatuh pada tanggal 17Agustus 1945 karena hal itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci bagi kaum muslimin yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al Qur-an.
Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), panitia kecil yang terdiri delapan orang (resmi dibentuk Jepang), panitia kecil yang terdiri sembilan orang (panitia sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan berdirinya negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Masa  Pemerintahan Presiden Pertama
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Replubik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 kewibawaan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia diuji ketika ia mampu menyelesaikan tanpa pertumpahan darah bentrok antara kurang lebih 200.000-an rakyat Jakarta dengan pasukan Jepang yang bersenjata lengkap dalam peristiwa Lapangan Ikada. 
Pada saat kedatangan sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Philip Christon, Sekutu akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de favto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya pada waktu itu. Namun, akibat provokasi yang dilancarkan oleh pasukan NICA (tentara Belanda yang membonceng Sekutu dibawah komando tentara Inggris) meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dipicu oleh gugurnya Brigadir Jendral Inggris AWS Mallaby pada saat penurunan bendera Belanda oleh para pemuda pejuang Surabaya.
Karena terjadi banyak provokasi di Jakarta di masa-masa pemerintahan Indonesia, maka Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarata ke Yogyakarta, diikuti oleh kepindahan Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara lainnya. 
Presiden Soekarno menurut UUD 1945 berkedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara (Presidensil/singel executive). Namun,. selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sultan Syahrir menjadi Perdana Mentri/Kepala Pemerintahan.  Hal itu terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden Nomor X, dan maklumat pemerintah pada bulan November 1945 tentang partai-partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang lebih demokratis.
Dalam, kenyataannya, meskipun sistem pemerintah berubah, kedudukan Presiden Soekarno tetap yang paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan oleh Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketuanya Sjarifuddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataanya dunia internasional dan situasi dalam negri tetap mengakui Soekarno-Hatta sebagai pemimpin Indonesia yang sesungguhnya.  Setelah pengakuan kedaulatan RI (pemerintah Belanda menyebutnya “penyerahan kedaulatan”), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Assat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Assat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Mitos dwitunggal Presiden dan wakil presiden Soekarno-Hatta ternyata lebih populer dan lebih kuat melekat di hati rakyat daripada kedudukan sebagai Kepala Pemerintah ataupun Perdana Mentri.
Dalam kiprahnya sebagai presiden, tak jarang Soekarno ikut juga turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet, seperti misalnya pada peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Di dunia internasional Presiden Soekarno banyak juga memberikan gagasan-gagasan penting bagi perkembangan perdamaian. Keprihatinannya terhadap bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konfrensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Bandung ketika itu dikenal dengan Ibukota Asia-Afrika.
Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia “bercerai” dengan Wakil Presiden Moh. Hatta pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan nasional. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi hampir diseluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya meletusnya pemberontakan G30S PKI, menjadikan pemerintahan Soekarno labil dan tidak efektif untuk dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. 
·         BUDAYA POLITIK
Budaya politik : suatu komponen dalam sistem politik yang diinternasilasikan ke dalam kesadaran, perasaan dan evaluasi penduduknya. Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem  politik dan sekaligus memberikan arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.
Budaya politik : perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

Kondisi Budaya
  • Pada bidang kebudayaan PKI  mempengaruhi presiden Soekarno agar melarang Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasanya kedua lembaga itu didukung oleh dinas intelijen Amerika Serikat (CIA). Sebanranya yang ditentang PKI bukan manifesto kebudayaan, tetapi terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia(KKPI) yang berhasil membentuk organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia(PKPI).
  • Kondisi budaya bangsa Indonesia seudah kemerdaekaan mengalami proses sintesis secara terus menerus sebagai upaya beradaptasi dengan kebudayaan modern proses adaptasi ini pada tahap awal sebenarnya seiring tumbuh kaum terpelajar pribumi. Meskipun dalam situasi tertekan semasa sukarno dan soeharto sintesis budaya berlangsung secara lebih terbuka hal ini ditunjukkan terjadi pembangunan fisik yang lebih tinggi dari pada masa sebelumnya.
  1. Kondisi Pertahanan dan Keamanan
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung dibawah presiden/panglima Tertinggi ABRI. Golongan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional dan menjadi salah satu kekuatan sosial politik. Dengan demikian ABRI dapat memainkan perananya sebagai salah satu kekuasaan sosial politik.Munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah seperti PPRI dan Permesta.
2.       Kondisi Ideologi
Soekarno adalah penggali Pancasila karena beliau yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar Negara Indonesia itu dan beliau sendiri yang memberi nama Pancasila. Pada masa Orde lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno pancasila menjadi ideologi murni. Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh pancasila seakan-akan ada diawang-awang karena hanya berupa dogma yang sulit diterjemahkan.
Pada era orla, dinamika perdebatan ideologi paling sering dibicarakan oleh kebanyakan orang. Tampak ketika akhir tahun 1950-an, pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi. Dikarenakan pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan islam bagi pengakuan Negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948-1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintahan pusat.Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, atas desakan AH Nasution, selaku Pangkostrad dan kepala staf AD, pada tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali pada UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahanya dinamai dengan Demokrasi Terpimpin.
Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam.Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang di terapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.
KESIMPULAN
Setelah banyak di jelaskan sepak terjang Preiden Soekarno mulai dari dia aktif di dunia politik sampai berhasil membawa Indonesia menjadi Negara yang merdeka. Dapat disimpulkan, bahwa Soekarno membentuk Indonesia tidak berdasarkan satu ideologi saja tetetapi berdasarkan tga idologi seperti yang di jelaskan di atas. Dan Soekarno merupakan Prsiden yang di idamkan oleh rakyat Indonesia pada masa itu, Soekarno juga dikenal sebagai “penyambung lidah rakyat” kepimpinan Soekarno juga telah diuji dengan menyelesaikan banyak kasus dan pemberontakan pada masa jabatannya, tetapi beliau berhasil menyelesaikan tanpa terjadinya ataupun meminimalisir pertumpahan darah.

References

A.Faidi. (2014). Jejak Jejak Pengasingan Para Tokoh Bangsa. Yogyakarta: Saufa.
D.Legge, J. (2001). Soekarno : Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Sinar Harapan.
Effendi, S. (2014). Kiprah Dan Pemikiran Politik Tokoh -Tokoh Bangsa. Banguntapan Jogjakarta: IRCiSoD.
wikipedia. (n.d.).
Maroun, B. (1996). Politik,. Jakarta: Cetakan Pertama, Penerbit P.T Midya SuryaGrafindo.


           

No comments:

Post a Comment

RESUME BUKU HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ( HUALA ADOLF )

BAB I Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubun...